Dikritik Publik, DPR "Lepas Tangan"

JAKARTA - Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai kritik publik. Taksiran biaya Rp1,1 triliun dinilai terlalu fantastis.

Menjawab kritik publik ini, DPR terkesan lepas tangan. Ketua DPR Marzuki Alie bahkan menyebut pembangunan gedung baru sesuai keinginan rakyat. Sementara itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang ikut menangani proyek gedung berlantai 36 itu pun tak bisa berbuat banyak.

BURT hanya menegaskan biaya pembangunan akan ditekan dibawah harga standar yang sudah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Pada prinsipnya teman-teman di BURT memberi garis, standar biaya yang digunakan dalam pembangunan gedung jangan sampai melebihi standar harga yang ditetapkan kementerian PU," kata anggota BURT Muhamad Arwani Thomafi saat dihubungi okezone, Senin, 28 Maret 2011 malam.

Menurut dia, gedung baru bagi 560 anggota dewan sudah tak bisa ditawar lagi. Pasalnya, gedung yang ditempati saat ini merupakan bangunan lama yang belum direnovasi.

"Saya menyarankan para ahli di bidang kajian hitung biaya bangunan bisa turut serta mengevaluasi harga proyek gedung baru ini. Karena saya juga tidak tahu teknis kajian biayanya," sambungnya.

Thomafi mengelak bila biaya gedung baru disebut sebagai pemborosan. Gedung baru kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini merupakan salah satu fasilitas untuk mengoptimalkan kerja anggota dewan.

"DPR punya komisi dan alat kelengkapan, sarana dan prasarana ini akan mendukung. Tetapi yang harus ditegaskan kita mewanti-wanti agar biaya pembangunan tidak melebihi standar harga dari kajian Kementerian PU," tutupnya.